Tidak Dilibatkan Pemilihan Menteri, Partai Oposisi Bela Maruf Amin

GELORA.CO - Tidak baik secara prosedural bernegara apalagi secara substansial wakil presiden tidak dilibatkan dalam penentuan menteri di kabinet.

Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pemberitaan Wapres terpilih Maruf Amin mengaku tidak memberikan masukan terkait nama menteri. Dia menyebut, masukan nama-nama menteri kabinet diberikan melalui partai politik koalisi.

Menurut Mardani, langkah membangun negeri harus diawali dengan keharmonian hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi Kiai Maruf sapaan akrab ketua umum MUI itu punya banyak kelebihan.

Jika melihat pemilih NU yang solid dilandasi karena tokoh penting NU yaitu Kiai Maruf  menjadi wapres, jelas keberadaan Kiai Maruf membuat suara paslon 01 Jokowi-Maruf di Pilpres 2019 meningkat.

"Secara fakta kemenangan Pak Jokowi banyak ditentukan oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sana NU kuat sehingga suara naik signifikan. Wajar jika NU sebagai bagian utama dari Koalisi Pak Jokowi dihargai dan diberi tempat. #AdaApaKoalisi," kata Mardani, Sabtu (27/7).

Sebagai organisasi muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah kader 90 juta (2015), kontribusi NU mencerdaskan dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia tidak perlu diragukan lagi.

Ke depan tantangan pemerintahan Jokowi periode II baik di nasional dan global akan semakin kompleks sehingga perlu kolaborasi, harmoni, kerja keras dan cerdas menghadapi tantangan tersebut.

Jelas Maradani, salah satu kunci sukses pembangunan negara adalah bisa menjadikan Presiden dan Wapres seperti dwi tunggal. Yang saling menghargai dan saling mendengar, sudah seharusnya pemimpin negara harmonis.

"Ayo kita dorong agar Presiden dan Wapres dapat optimal bekerja sama sejak awal, kami oposisi konstruktif ingin bangsa ini berjalan sesuai konstitusi dan moralitas prosedur yang benar," sebutnya.

"Pemilihan kabinet sebagai pondasi pemerintahan, jika wapres tidak dilibatkan menyusun kabinet dapat membuat kerenggangan, karena ke depan mereka yang menentukan kebijakan," tutup Mardani menambahkan. [rmol]