Pemindahan Ibukota Indonesia Didiskusikan Di Turki: Jangan Sampai Jadi Beban Utang Baru!

GELORA.CO - Isu pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menarik perhatian diaspora Indonesia yang berada di Turki. Banyak yang mempertanyakan kesiapan pemerintah Indonesia dalam rencana tersebut. Merespon hal itu, KAMMI Turki menggelar forum diskusi "Sohbet Demokrasi" di Ankara, Turki, Minggu (8/9).

Diskusi tersebut mengangkat tema "Refleksi Pemindahan Ibukota Bangsa Turki: Dari Konya Hingga Ankara" menghadirkan Fauzi Ahmad (kandidat Master Urban and Regional Planning Studies-Gazi University) sebagai narasumber.

"Saya mendukung pemecahan fungsi Jakarta dalam rencana pemindahan ibukota. Saat ini semua beban menumpuk di Jakarta baik sebagai kota administrasi politik, kota bisnis ataupun hub internasional," kata Fauzi mengawali diskusi.

"Namun apabila perekonomian negara sedang sulit dan adanya ancaman resesi global, ada baiknya pemerintah realistis untuk membuat roadmap pembangunan dalam waktu 10-15 tahun. Pemerintah tidak perlu terburu-buru seperti sedang dikejar penagih hutang," tegas alumnus Fakultas Teknik UGM tersebut.

Dia juga mempertanyakan besarnya anggaran dalam proyek tersebut. "Belum lagi anggaran yang diprediksi mencapai Rp 466 triliun, hanya sekitar 19 persen yang akan dicover oleh APBN. Sisanya akan dibuka untuk kerjasama dan investasi swasta," kata Fauzi.

"Dalam perencanaan proyek, sudah jamak terjadi bahwa realisasi akan lebih besar dari perencanaan. Jangan sampai proyek mercusuar ini akan menjadi beban utang baru yang membebani rakyat di masa depan," ujarnya menambahkan.

Salah seorang peserta diskusi, Riza Muarrif, juga mempertanyakan signifikansi pemindahan ibukota saat ini.

"Apakah memang mendesak ibukota untuk dipindah segera? Ada masalah lain yang mendesak untuk diselesaikan seperti defisit BPJS, utang luar negeri dan tingginya angka pengangguran," ucapnya.

Mahasiswa doktoral Ankara University tersebut menambahkan, pemindahan ibukota memang penting, tetapi pemerintah juga harus segera mengatasi masalah ekonomi tersebut. Bukannya menambah utang lagi dengan megaproyek ibukota baru.

Terkait dengan Sohbet Demokrasi, Ketua Majelis Pertimbangan KAMMI Turki, Adhe Nuansa Wibisono menjelaskan, KAMMI Turki mengadakan diskusi ini sebagai agenda perdana sekaligus soft launching KAMMI Turki kepada diaspora Indonesia yang ada di Turki.

"Kehadiran forum ini menunjukkan bahwa diaspora Indonesia yang berada di luar negeri juga tetap concern dengan perkembangan politik di tanah air. Forum ini akan mengawali berbagai aktivitas dan program lainnya dari KAMMI Turki. Saat ini KAMMI Turki sudah mulai berkembang dan memiliki puluhan anggota yang tersebar pada berbagai universitas di seluruh Turki," demikian Wibisono. [rmol]