Khamenei: Perselisihan Iran Bukan Bermula Dari Penggulingan Shah Reza Pahlevi

GELORA.CO - Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei kembali mengesampingkan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait ketegangan yang terjadi di antara kedua negara tersebut.

Mereka yang melihat negosiasi dengan Amerika Serikat sebagai solusi untuk setiap masalah tentu saja keliru," kata Khamenei dalam pidatonya (Minggu, 3/11), sehari sebelum peringatan 40 tahun krisis sandera di kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran.

"Tidak ada yang keluar dari berbicara dengan Amerika Serikat, karena mereka pasti dan pasti tidak akan membuat konsesi," tegasnya, seperti dimuat Al Jazeera.

Diketahui bahwa krisis sandera di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran terjadi pada tanggal 4 November 1979. Pada saat itu, kurang dari sembilan bulan setelah penggulingan Shah Iran yang didukung Amerika Serikat, Mohammad-Reza Pahlevi, para siswa menyerbu kompleks kedutaan untuk menuntut Amerika Serikat menyerahkan penguasa yang digulingkan setelah ia dirawat di rumah sakit di negeri Paman Sam.

Butuh 444 hari untuk krisis berakhir dengan pembebasan 52 orang warga Amerika Serikat. Namun kemudian, Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada tahun 1980 dan membekukan hubungan lebih lanjut sejak saat itu.

Namun Khamenei mengatakan bahwa perselisihan Iran-Amerika Serikat tidak dimulai dengan pengambilalihan kedutaan.

"Itu kembali ke kudeta tahun 1953, ketika Amerika Serikat menggulingkan pemerintah nasional, yang telah membuat kesalahan dengan mempercayai Amerika Serikat dan mendirikan pemerintahan boneka dan korupnya di Iran," kata akun Twitternya.

Dia menambahkan, kudeta yang diorganisir CIA itu, didukung oleh Inggris dan berhasil menggulingkan perdana menteri yang sangat populer, Mohammad Mossadegh, yang bertanggung jawab untuk menasionalisasi industri minyak Iran.

Ketegangan antara kedua negara semakin meningkat sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Iran 2015 tahun lalu dan menerapkan kembali sanksi sepihak. (Rmol)