Ingin Masyarakat Percaya terhadap Lembaga Negara?, Fadli: Kuncinya Integritas

Ketua BKSAP DPR Fadli Zon.

PEJUANG.NET - Jakarta (SI Online) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, mengungkapkan, saat ini integritas lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif terus tergerus. Hal ini ditandai rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Mengutip laporan Edelman Trust Barometer 2019, disebutkan, masyarakat memandang lembaga pemerintah dan parlemen sebagai institusi publik yang kurang dapat dipercaya. Keterpurukan tersebut salah satunya karena lemahnya integritas.

“Integritas merupakan kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara yang tengah mengalami defisit,” ungkap Fadli saat berpidato mewakili delegasi Parlemen Indonesia dalam Sidang Tahunan APPF (Asia Pacific Parliamentary Forum) ke-28, 14-16 Januari 2020, di Canberra, Australia.

Hal ini kata Fadli, berbalik dengan kondisi pada pada era 1980-an. Saat itu perkembangan politik dunia yang ditandai dengan gelombang demokratisasi, telah mendorong munculnya isu integritas. Sejak itu, integritas telah menjadi wacana penting di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. “Ironisnya, saat ini yang terjadi justru sebaliknya,” kata dia.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan, sebanyak apapun aturan yang dihasilkan pemerintah dan parlemen, mustahil dapat berjalan baik tanpa didukung integritas yang kuat.

Menurut Fadli, Asia Pasifik, sebagai kawasan yang memiliki peran strategis sebagai mesin pendorong politik dan ekonomi global, harus memastikan bahwa lembaga-lembaga negara di kawasan ini, berjalan di atas rel integritas yang kuat.

Dia juga menyebutkan, keterbukaan, transparansi, dan tata pemerintahan yang baik akan menjadi tren di masa depan. Seiring perubahan dunia yang cepat, kompleks, dan tak terduga, skala tantangan yang dihadapi juga kian membesar. Ancaman meningkatnya praktik korupsi, manipulasi pajak, pencucian uang, konflik kepentingan, serta meningkatnya pelanggaran etik, merupakan contohnya.

“Semua itu, jika tak ditangani bersama dan cepat, tentu akan menurunkan kepercayaan publik dan integritas terhadap lembaga negara, sekaligus mencederai demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah,” pungkasnya.

Publis by : Pejuang.Net │ Join Telegram : t.me/pejuangofficial │ Sumber : suara islam