Ada Nuansa Politis Dibalik Perizinan FPI?

PEJUANG.NET - Kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro menduga ada unsur politis di balik perijinan ormasnya di Kementerian Hukum dan HAM RI.

“Menurut saya ini bukan yuridis tapi lebih ke politis,” kata Sugito kepada wartawan, Senin (29/7).

Namun ia enggan bereaksi lebih terkait dengan hal itu. Sugito menyampaikan bahwa pihaknya hanya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi pemberkasan administratif terkait dengan perpanjangan ijin ormas FPI tersebut.

“Kita mendiamkan saja. Tapi kita tetap mengurus, melengkapi yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Sugito juga mempertanyakan mengapa ijin FPI kali ini dipersulit. Apalagi jika persoalan administratif hal ini sebenarnya biasa saja dan FPI selalu mengurusnya, termasuk juga mempersoalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) FPI.

Padahal selama ini pun tidak pernah ada masalah, dan AD/ART yang lama menurut Sugito masih berlaku dan tidak ada perubahan.

“Karena setahu saya, yang lama tak ada masalah. Itu kan tinggal perbaikan dari tahun-tahun sebenarnya. Jadi yang terbaru kan hanya rekomendasi Kemenag. Kok jadi Anggaran Dasar? Menurut saya, anggaran dasar yang lama masih berlaku,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi membuka kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin FPI sebagai ormas.

"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi kepada AP, sebagaimana dilansir dari VOA pada Minggu (28/7/2019).

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Izin FPI tersebut belum diperpanjang karena FPI belum melengkapi 20 syarat administratif yang harus diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, pemerintah saat ini sedang mendalami rekam jejak FPI sebagai organisasi kemasyarakatan.

"Sementara ini belum diputuskan izin itu dilanjutkan atau tidak karena kami masih mendalami dan evaluasi rekam jejaknya," kata dia.

Publis by : Pejuang.Net 
Ikuti kami di channel Telegram : t.me/pejuangofficial
Facebook : https://www.facebook.com/pejuangofficial
Flow Twitter Kami: @PejuangNet 
Sumber : moeslimchoice