14 Janji Jokowi Nunggak, Sebagian Dilanggar

GELORA.CO - Joko Widodo atau Jokowi kembali dilantik menjadi Presiden RI periode kedua hari ini, Minggu, 20 Oktober 2019.

Sederet janji Jokowi pada periode pertama yang disampaikan saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2014 belum terealisasi. Bahkan, sebagian janji manis itu sudah dilanggar, sehingga dipastikan tidak akan bisa dipenuhi.

Kendati demikian, janji tetaplah janji. Rakyat Indonesia tidak ingin Jokowi hanya memberikan harapan palsu.

Masyarakat tetap berharap janji Jokowi yang nunggak pada periode pertama bisa direalisasikan di periode keduanya.

Berikut 14 janji Jokowi yang nunggak dan sebagiannya dilanggar:

1. Tidak Bagi-Bagi Kekuasaan

Jokowi berulangkali menegaskan tidak akan bagi-bagi kekuasaan jika terpilih menjadi Presiden RI. Hal itu ditegaskan Jokowi di berbagai kesempatan saat masih kampanye Pilpres 2014 lalu.

Faktanya, semua parpol pengusung dan pendukung Jokowi-JK mendapat jatah menteri.

Tak hanya itu, Jokowi juga menunjuk sejumlah mantan tim suksesnya, masuk ke dalam struktur pemerintahan. Sebagiannya lagi menjadi komisaris di BUMN.

2. Merebut Kembali Indosat dari Tangan Asing

Presiden Jokwi berjanji untuk membeli kembali (buy back) saham PT Indosat yang dijual ke perusahaan asing pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Indosat dikuasai perusahaan asal Qatar, Ooredoo Asia Pte Ltd, dengan kepemilikan saham sebesar 65 persen, pemerintah Indonesia 14,29 persen, perusahaan Amerika Serikat Skagen sebesar 5,42 persen, selebihnya 15,29 persen dimiliki publik.

3. Ciptakan 10 Juta Lapangan Kerja Baru

Jokowi berjanji akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun jika terpilih menjadi presiden. Janji itu disampaikan Jokowi di Bandung, Jawa Barat pada Kamis, 3 Juli 2014.

“Menurunkan tingkat pengangguran 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun,” ujar Jokowi kala itu.

Faktanya, Jokowi justru mempermudah tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia melalui aturan bebas visa. Hal itu membuat tenaga kerja Indonesia semakin kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing.

4. Tidak Akan Ngutang Lagi

Dalam kampanye pilpres tahun 2014, Tim Ekonomi Jokowi JK berjanji tidak akan pernah berhutang lagi. Jokowi tidak akan meminjam uang keluar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

“Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun,” ujar Tim Jokowi JK, Tjahjo Kumolo di Gedung DPR/MPR, Selasa (3/6/2014).

Faktanya, utang Indonesia malah semakin menumpuk sejak Jokowi menjadi Presiden.

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Mei 2019 mencapai US$368,1 miliar atau sekitar Rp5.153 triliun.

5. Persulit Investasi Asing

Kemudahan perizinan investasi asing di Indonesia yang dijanjikan Presiden Jokowi menuai kritik. Janji yang digembar-gemborkan Jokowi di forum APEC dan G20 dinilai melanggar janjinya saat kampanye pilpres 2014 lalu.

“Jokowi jangan amnesia. Di forum debat capres mengatakan akan mempersulit investasi asing masuk ke Indonesia dengan mempersulit perizinan investasi asing yang akan masuk dalam menghadapi MEA. Tapi di forum APEC dan G20, Jokowi selalu menjanjikan kemudahan perizinan,” ujar Rahadian dari Front Rakyat Lawan Jokowi, Minggu (16/11).

6. Tidak Akan Hapus Subsidi BBM

Jokowi pernah berjanji tidak akan menghapus subsidi BBM. Janji itu disampaikan Jokwi saat menerima dukungan dari seratusan tukang ojek yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Ojek Indonesia (IPOI) di Jalan Borobudur 18, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2016).

“Keinginan untuk subsidi BBM saya kira tidak ada masalah. Subsidi bagi rakyat kecil adalah sebuah keharusan,” ujar Jokowi

Faktanya, baru beberapa bulan setelah menjadi Presiden, Jokowi langsung mengurangi subsidi BBM.

7. Bangkitkan Industri Mobil Nasional

Nama Jokowi melejit ketika mengganti mobil dinasnya dengan Mobil Esemka yang merupakan rakitan anak-anak SMK. Saat itu, Jokowi masih menjabat Walikota Solo. Kepopuleran Jokowi akhirnya mengantarkannya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pada saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi lantas berjanji akan membangkitkan industri mobil nasional. Ia menginginkan agar merek-merek lokal memiliki posisi yang sejajar dengan produsen mobil internasional.

“Kita sudah berapa tahun merdeka? Buat pesawat bisa, masa buat mobil saja enggak bisa? Logikanya itu saja,” ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 19 September 2014.

8. Jaksa Agung Bukan dari Parpol

Tim Transisi pernah menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik. Kandidat Jaksa Agung yang akan dipilih Jokowi berasal dari kalangan profesional internal atau eksternal Kejaksaan Agung.

“Pilihan itu adalah keinginan Presiden menjaga supaya Jaksa Agung tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik,” ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014.

Faktanya, Jokowi malah menunjuk kader Partai Nasdem, HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Meski kinerjanya kerap disorot karena minim prestasi, Jokowi tetap mempertahankan anak buah Surya Paloh tersebut hingga akhir masa jabatannya.

9. Tidak Impor Pangan

Hingga kini Pemerintah Indonesia belum bisa menghentikan impor pangan. Padahal, Jokowi pernah berjanji untuk stop impor pangan.

“Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok,” kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014).

10. Penguatan KPK

Sejak awal periode 2014-2019, Jokowi selalu berjanji ingin menguatkan KPK. Janji ini juga tersirat dalam Nawa Cita poin 2. Jokowi kerap menegaskan komitmennya tersebut.

“Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Sudah intinya ke sana,” ujar Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018).

Bahkan, dalam wawancara di TV nasional, Jokowi menegaskan bahwa cara untuk memperkuat KPK yakni menambah 1.000 penyidik KPK dan meningkatkan anggarannya 10 kali lipat.

“Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus ril. Penguatan KPK ini harus ril. Tambah anggarannya. Kalau perlu, hitungan kami kalau ekonomi bisa tumbuh, bisa (tambah anggaran KPK) 10 kali lipat, tambah,” kata Jokowi.

Sayangnya, bukan anggaran KPK yang ditambah 10 kali lipat, tapi UU KPK yang direvisi. Revisi UU tersebut dinilai melumpuhkan KPK.

11. Tuntaskan Kasus Novel Baswedan

Jokowi pernah berjanji akan menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Bahkan, Jokowi memberikan tenggat waktu 3 bulan kepada polisi untuk mengungkap pelaku teror itu.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TPF (Tim Pencari Fakta, red) sudah sampaikan hasilnya dan hasil itu mesti ditindaklanjuti oleh tim teknis untuk menyasar dugaan-dugaan yang ada. Oleh sebab itu, kalau Kapolri sampaikan meminta waktu 6 bulan, saya sampaikan 3 bulan tim teknis harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin diselesaikan,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (19/7).

Waktu tenggat sudah jatuh tempo. Jokowi masih belum memberikan pernyataan terkait hal ini. Pihak Istana, menyebut, perkembangan kasus ini akan dilihat Jokowi.

12. Mencari Wiji Thukul dan Memperjelas Kasus Munir

Saat masa kampanye, Jokowi pun pernah bernjanji akan mengungkap kasus hilangnya penyair-aktivis Wiji Thukul dan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Menurutnya, kedua kasus ini harus diperjelas.

“(Wiji Thukul) Harus ditemukan, bisa ketemu hidup atau meninggal, tapi harus jelas,” kata Jokowi di posko relawan sekaligus media center Jokowi-JK yang terletak di Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/6/2014).

Dalam perjalanannya, kedua kasus tersebut belum menemui kepastiannya. Untuk kasus Munir, pemerintah menyatakan bahwa dokumen TPF Munir lenyap.

13. Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Soal penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, Jokowi pun pernah berjanji. Dia berjanji akan berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus tersebut.

“Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan HUT ke-73 RI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Lima tahun berselang, penuntasan kasus HAM masa lalu ini belum menemukan kejelasan.

14. Pertumbuhan Ekonomi Tak Capai Target

Pada kampanye 2014 lalu, Jokowi berjanji akan membawa Indonesia mencicipi pertumbuhan ekonomi di angka 7 persen. Bahkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan ekonomi mencapai 8 persen. Nyatanya, realisasi target masih di bawah harapan.

Tercatat, laju ekonomi Indonesia masih terjebak di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir, meski trennya cenderung meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melansir ekonomi hanya tumbuh 4,79 persen pada 2015, jauh di bawah target yang dipatok 5,7 persen kala itu.

Pada 2016, pertumbuhan ekonomi tercatat membaik ke posisi 5,02 persen. Kemudian, naik menjadi 5,07 persen di 2017 dan 5,17 persen di 2018. Sementara per semester I 2019, ekonomi berada di angka 5,06 persen atau lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi tahun ini, 5,3 persen.[psid]