BK DPRD DKI Gelar Rapat Bahas William PSI yang Dilaporkan Soal Dana Lem Aibon

GELORA.CO - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat membahas anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, yang dilaporkan gegara unggah anggaran Rp 82 miliar pengadaan lem Aibon. Rapat rencana digelar hari ini.

"Pukul 10.30 WIB di ruangan Badan Kehormatan," kata Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi, kepada wartawan, Selasa (4/11/2019).

Nawawi menjelaskan, rapat ini akan dihadiri seluruh perwakilan fraksi di Badan Kehormatan. Dia menegaskan, dalam hal ini, Badan kehormatan tidak memberikan sanksi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran etik. Hasil rapat ini nantinya akan direkomendasikan ke Pimpinan DPRD DKI untuk kemudian diputuskan.

"Kalau ada masalah katakanlah orang PSI, orang PSI juga ada anggota, kita kan bicara sama-sama. Kemudian rapat itu tidak memberikan sanksi di Badan Kehormatan, Badan Kehormatan hanya merekomendasikan saja pada pimpinan dewan, nanti pimpinan dewan kalau ada hal tertentu ke pimpinan dewan. Di tangan pimpinan dewan, bukan hanya ketua DPRD, semua pimpinan," kata Nawawi.

Sebelumnya, warga DKI Jakarta bernama Sugiyanto melaporkan William PSI ke BK DPRD DKI Jakarta. William dianggap melanggar kode etik karena mengunggah rencana anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar.

"Bapak William Aditya Sarana diduga melanggar kode etik karena mengunggah rencana KUA-PPAS ke media sosial. Sedangkan rencana KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD atau masih dalam pembahasan dalam rapat-rapat komisi atau rapat Banggar DKI Jakarta," ucap Sugiyanto saat dalam keterangannya, Senin (4/11/2019).

Sugiyanto pun keberatan William mengadakan konferensi pers soal temuan anggaran tersebut. Akhirnya, pembahasan anggaran lem Aibon ramai dibahas oleh masyarakat.

Bagi Sugiyanto, tindakan William juga menimbulkan citra negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies, menurut Sugiyanto, diidentikkan sebagai sosok pemimpin yang tidak transparan.

"Gubernur Anies Baswedan seolah-olah tidak transparan dan tidak becus dalam mengontrol usulan anggaran KUA-PPAS. Padahal Gubernur Anies Baswedan telah melakukan kontrol dan pengarahan," kata Sugiyanto.[dtk]