Kepercayaan Publik Tinggi, Presiden Harus Pertahankan Panglima TNI

GELORA.CO - Kepercayaan publik terhadap TNI sebagai institusi negara masih tetap tinggi. Survei LSI Denny JA September 2019 menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap TNI masih di angka 89,0.

Angka ini tertinggi di antara institusi negara lain seperti KPK dan MK. Meskipun secara umum survei tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan publik kepada institusi negara dan institusi demokrasi.

Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengatakan, tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi TNI tidak terlepas dari kepemimpinan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang telah mampu membawa TNI melewati masa-masa sulit dengan kapasitas dan komitmen yang tinggi.

Terutama pada Pemilu 2019 lalu, TNI berhasil menunjukkan netralitas dan mampu menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan,” kata Ngasiman Djoyonegoro, Kamis (14/11).

Pria yang kerap disapa Simon ini menambahkan, keberhasilan TNI dalam mengemban fungsi sebagai penjaga pertahanan negara, merupakan manifestasi penegak keutuhan kedaulatan NKRI. Kata Simon, TNI berhasil mendukung suksesnya pelaksanaan demokrasi, merupakan prestasi yang patut dibanggakan.

Selain itu, TNI juga berhasil menjaga kelancaran dan keamanan Pemilu Serentak 2019, juga selalu membanggakan dalam penugasan PBB di berbagai penjuru dunia. TNI selalu memastikan negara hadir di daerah terpencil, di daerah perbatasan dan di pulau-pulau terdepan Indonesia. TNI selalu manunggal dengan rakyat.

Lebih lanjut Simon mengurai, secara kelembagaan, Panglima TNI berhasil menaikkan level sejumlah Komando Distrik Militer (Kodim) dari tipe A ke tipe B, yang diiringi dengan kenaikan pangkat  Komandan Distrik Militer (Dandim) dari Letnan Kolonel ke Kolonel. Demikian juga pada sejumlah Komado Resor Militer (Danrim). Sesuatu yang sulit dicapai di masa lalu.

"Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) terealisasi di bawah komando Hadi Tjahjanto. Struktur baru dibentuk untuk memperkuat koordinasi operasi TNI dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Wacana pembentukan struktur baru ini sudah muncul sejak 2014," tandas Simon.

Selain itu, di era kepemimpinan Hadi Tjahjanto, hubungan antara TNI-Polri terjali  dengan sangat baik. Kemampuan kedua institusi pertahanan dan keamanan untuk bersinergi dalam agenda-agenda nasional berhasil dibangun.

"Tanpa sinergi, akan sulit dicapai situasi keamanan yang diinginkan," kata Simon.
Simon menilai ada pihak-pihak yang menggiring opini bahwa seolah-olah Panglima TNI menyalahkan revolusi industri 4.0 sehingga muncul ancaman-ancaman serangan teroris lone wolf.

“Itu adalah penilaian yang sepotong-sepotong. Panglima TNI selalu menyampaikan bahwa paradoks dari sebuah kemajuan yang disruptif pasti ada dampak negatifnya, dampak itulah yang harus dimitigasi. Komitmen dan kapasitas Hadi Tjahjanto dalam memperkuat pertahanan negara dengan demikian tidak usah diragukan lagi,” kata Simon. (Rmol)