Usman Hamid: Jokowi Terbitkan Perppu UU KPK, Aksi Mahasiswa Berhenti

GELORA.CO - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berkeyakinan gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah akan mereda dengan sendirinya bilang Presiden Joko Widodo membayalkan UU KPK hasil revisi. Pembatalan itu antara lain dapat dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) atau cara lainnya.

"Apakah dengan Perppu atau apapun, silahkan, kita serahkan kepada para ahli hukum Tata Negara. Saya yakin Pak Jokowi mengerti apa yang harus dilakukan," kata Usman kepada Tim Blak-blakan detik.com. Bila UU KPK hasil revisi dibatalkan dan UU yang lama kembali berlaku, dia yakin aksi unjuk rasa mahasiswa itu akan reda dengan sendirinya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Jokowi akan terus diserang dan dilimpuhkan pihak-pihak tertentu hingga bersedia menerbitkan Perppu UU KPK. Semula Usman menepis analisis Fahri tersebut dan menyebutnya sebagai ungkapan politisi yang akan pensiun semata.

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Trisakti 1998-1999 itu juga berkeyakinan gelombang unjuk rasa mahasiswa adalah murni tanpa kepentingan politik tertentu. Bukan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari tampuk kekuasaan seperti coba diembuskan pihak-pihak tertentu.

Sebab sekarang semua partai politik sudah berada di kubu pemerintah. Beda dengan masa sebelumnya ketika masih ada partai yang berseberangan dengan pemerintah sehingga masih wajar bila ada tudingan aksi mahasiswa disebut ada yang menunggangi.

Indikasi lain, kata lelaki kelahiran Jakarta, 6 Mei 1976 itu, sejak awal mahasiswa berdemonstrasi di DPR membawa agenda dan tuntutan yang sudah jelas, yakni mempersoalkan proses legislasi sejumlah RUU, salah satunya revisi UU KPK.

"Mereka tidak datang mula-mula dengan menyatakan untuk menjatuhkan Jokowi. Apa yang menjadi isu-isu selama kampanye pilpres pun tidak muncul, seperti Jokowi PKI, Jokowi komunis, Jokowi China, itu enggak ada. Jadi para mahasiswa itu benar-benar intelektual," papar Usman.

Kalau pun selama unjuk rasa di sana-sini terjadi tindakan anarkis, dia melanjutkan, polisi dapat menindak oknum-oknum yang berbuat pidana tersebut. Tapi secara umum, para mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan damai dan mengusung agenda yang murnis untuk mengawal reformasi.

Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, "Aksi Mahasiswa Tidak Untuk Menjatuhkan Jokowi" di detik.com, Jumat (28/9).[dtk]