Mahasiswa Ragukan Komitmen Jokowi Dalam Menjaga Demokrasi

GELORA.CO - Aksi demonstrasi mahasiswa yang kembali berujung rusuh pada Senin (30/9) kemarin seakan menjadi bukti kalau Presiden Joko Widodo belum bisa berkomitmen dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Jokowi dianggap belum bisa menjamin kebebasan berpendapat yang dilindungi Undang-undang.

Dalam pandangan Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Dema-UIN) Riski Ari Wibowo, Jokowi harus bisa membuktikan kalau ucapannya selama ini bukanlah lip service.

Pasalnya, saat mengundang lebih dari 30 tokoh bangsa ke Istana Merdeka, Kamis (26/9) lalu, Jokowi menegaskan komitmennya dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia, termasuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Faktanya, aksi unjuk rasa pada Senin kemarin justru dijawab dengan kekerasan, intimidasi, dan penangkapan aktivis.

“Apa yang disampaikan Presiden Jokowi dengan realita di lapangan sangat berbanding terbalik. Kita bisa lihat aksi unjuk rasa mahasiswa menyampaikan pendapat kembali diwarnai dengan kekerasan dan intimidasi,” ucap Riski, melalui keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/10).

Padahal, lanjut Riksi, protes yang diajukan mahasiswa cukup jelas. Di antaranya menuntut anggota DPR membatalkan RUU jalur cepat di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tolak RUU KUHP yang merugikan rakyat, mendesak Presiden Jokowi membuat Perppu untuk membatalkan Undang Undang (UU) KPK, dan meminta pertanggungjawaban kepolisian atas jatuhnya korban aksi.

“Poin dari tuntutan Mahasiswa jelas merupakan antitesis dari ngawurnya Pemerintah menjelang masa akhir jabatannya. Beberapa RUU jelas sangat bermasalah dan merugikan rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Rendahnya komitmen Jokowi dalam menjaga demokrasi, lanjut Riski, juga terlihat dengan perintahnya kepada Menristekdikti. Dilanjutkan oleh Menristekdikti dengan mengancam akan memberikan sanksi kepada Rektor dan dosen yang membiarkan mahasiswanya melakukan aksi unjuk rasa.

“Kejadian hari ini (Senin, red) memaksa Presiden Jokowi harus melakukan koreksi dalam pemerintahannya selama lima tahun ke belakang, dan melakukan evaluasi untuk membangun dan merawat bangsa Indonesia ke depan,” tegasnya. [rmol]