GELORA.CO - Sifat kegentingan yang memaksa dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dinilai sudah terpenuhi untuk mengeluarkan Perppu KPK.
Hal itu disampaikan oleh ahli hukum tata negara, Refly Harun melihat gejolak yang saat ini terjadi terhadap revisi UU KPK yang berlangsung.
"Kalau kita cek Perppu yang berlangsung, kita tidak menemukan kegentingan yang seluar biasa ini kalau kita ukur," kata Refly saat ditemui di Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (2/10).
Ia mencontohkan banyaknya korban jiwa dari kalangan mahasiswa yang melakukan aksi penolakan revisi UU KPK beberapa waktu lalu.
Bahkan soal kegentingan yang memaksa, ia menyinggung Perppu yang pernah dikeluarkan pemerintah, yakni soal Perppu Ormas.
Baginya, dalam Perppu yang dianggap sarat muatan politis itu sama sekali tak ada indikasi kegentingan yang memaksa seperti halnya UU KPK.
"Misalnya ada Perppu ormas dulu. Enggak ada korban jiwa, apa kegentingannya? Yang ada hanya persoalan politik pasca Pilkada DKI. Perppu Ormas itu jelas persoalan politik," tegasnya.
Di sisi lain, soal opsi judicial review di Mahkamah Konstitusi, mantan hakim MK ini tak sependapat.
"MK pernah mengatakan Undang-Undang yang buruk itu belum tentu bertentangan dengan konstitusi. UU KPK ini buruk, tapi belum tentu bertentangan dengan konstitusi," tandasnya. (Rmol)
Pejuang.Net merupakan website Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Seluruh berita dan artikel yang tertera didalamnya diambil dari berbagai website Islam yang ada di Indonesia dan kami selalu mencantumkan sumbernya. Silahkan disebar luaskan untuk kebangkitan Islam di muka bumi ini. Barokallahu fikum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar